Pakistan Timur atau saat ini sudah dikenal dengan nama negara Bangladeh adalah negara yang jika dilihat dari letak geografisnya terletak di dataran rendah yang berhubungan langsung dengan sungai-sungai. Bangladesh jika dilihat dari sejarahnya dulu pernah menjadi bagian dari Pakistan wilayah Timur. Pakistan dibagi menjadi dua yaitu Pakistan Timur dan Barat. Berbeda dengan Pakistan timur yang dataran rendah, Pakistan Barat terletak diwilayah pegunungan dengan masalah pemenuhan kebutuhan menjadi permasalahan utama. Pakistan semenjak kemerdekaannya yaitu pada tahun 1947, sudah menyandang sebagai negara yang krisis dengan tingkat ekonomi yang jauh dari kata stabil. Hal tersebut dikarenakan dampak dari peperangan yang terjadi antara India dan Pakistan. Krisis Pakistan tidak kunjung usai mengingat hal ini juga sangat dipengaruhi dengan Pakistan timur yang menyatakan untuk memisahkan diri dari Pakistan (Mukti & Puspitasari, 2019). Sehingga tujuan dari tulisan ini ialah ingin melihat bagaimana dinamika perpolitikan yang ada di Bangladesh.
Dinamika Politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan persoalan demokrasi terlebih partisipasi politik didalam suatu negara. Masalah dinamika politik di negara-negara dunia bukan lagi sebagai isu baru bahkan sudah lama dibahas dan seolah menjadi isu favorit di dunia. menurut Dwiyanto, dinamika politik adalah gambaran untuk melihat sejauh mana proses politik yang sedang berjalan dan mampukah suatu negara mencerminkan atau menjalankan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Sehingga dengan adanya dinamika politik ini, dapat terlihat pergeseran yang terjadi didalam sebuah sistem politik diantara lembaga atau badan pemerintahan. Dinamika politik juga dapat membantu untuk menganalisa perkembangan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas serta wewenangnya (Bailusy, 2000).
Dalam tulisan ini, akan membicarakan dinamika politik yang ada di negara Bangladesh yang dimana pasca kemerdekaannya memiliki presiden yaitu Mujbburrahman yang dijuluki sebagai bapak kebangsaan Bangladesh sampai saat ini. Bangladesh adalah negara yang masih tergolong muda yaitu merdeka pada tahun 1971 yang resmi pisah dari negara Pakistan. Bangladesh baru memiliki struktur demokrasi pada tahun 1991. Sistem demokrasi di Bangladesh tegolong lemah dan mudah gagal karena dianggap bahwa masih banyak orang yang kurang paham tata cara berpolitik (Sudirman, 2012).
Bangladesh memiliki sistem partai didominasi oleh dua partai yang dimana masing-masing kubu ini saling berlawanan dengan masing-masing partai kecil yang mendukung dua partai besar di Bangladesh ini. Partai pertama ialah Liga Awami yang dimana partai ini adalah partai sosial demokrat. Partai yang kedua adalah partai nasional Bangladesh (BNP) yang berhaluan nasionalis konservatif. Dinamika politik negara Bangladesh dapat dilihat dari perebutan kekuasaan yang sangat sengit diantara para politisi (Ilyas, 2019).
Permusuhan yang seolah sudah mendarah daging antara ketua BNP Khaleda Zia pada 2005 yang pada saat itu menjabat sebagai perdana meteri Bangladesh dengan Syeikh Hasina yaitu ketua dari partai Liga Awami yang juga mantan perdana menteri Bangladesh. Diikatakan oleh satu sumber terpercaya Bangladesh bahwa kedua tokoh ini bisa berada di politik pemerintahan Bangladesh bukan karena mereka adalah orang yang kompeten di bidang politik, melainkan karena warisan kekuasaan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Bangladesh tidak memiliki sistem politik yang baik karena orang-orang yang menjalankan tidak paham secara jelas dan kompeten mengenai bagaimana menjalankan sebuah pemerintahan yang baik dan sejahtera (Ilyas, 2019).
Pertarungan politik dua partai besar di Bangladesh ini juga diwarnai dengan transisi pemerintahan sementara yang dipimpin oleh militer di tahun 2008. Pada masa pemerintahan sementara ini partai politik seolah menjadi mesin untuk memegang kebijakan namun kebiajakn tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik di negara ini. Pada masa pemerintahan semetara ini, pemerintahan pusat pada saat itu memiliki kebijakan untuk memotong jalur korupsi atau pemerintah memperkuat komisi anti korupsi di Bangladesh yang ada dibawah kepemimpinan militer(Arifin & Wahyudi, 2021). Dinamika politik Bangladesh diwarnai dengan situasi pemilu tahun 2014 yang tidak memiliki kemajuan dari tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan adanya perintah dari partai BNP yang meminta sekutunya untuk mogok massal untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiata pemilu. Peristiwa ini dilanjutkan dengan adanya bentrok di berbagai penjuru Bangladesh bahkan tidak jarang memakan korban jiwa (Patmasari, 2016). Bentrok yang terjadi karena adanya protes serta mendesak pemerintahan Hasina mundur dari pemerintahan Bangladesh sebelum dilakukannya pemilu 2014. Namun, desakan ini ditolak oleh Hasina dan bentrok pun tak dapat terhindarkan. Dinamika Politik Bangladesh terkenal tidak berkembang karena adanya dua partai yang besar dan mendominasi terlebih BNP yang jika dilihat sejarahnya, mereka kerap kali memboikot pemilu Bangladesh(Situasi Politik Di Bangladesh Tidak Menentu _ DUNIA_ Informasi Terkini Dari Berbagai Penjuru Dunia _ DW _ 12, n.d.).
Mukti, D. A., & Puspitasari, A. (2019). Dampak Konflik India-Pakistan di Wilayah Kashmir terhadap Stabilitas Keamanan Asia Selatan Pada Tahun 2016-2019. BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy, 4(2), 104–114.
Patmasari, P. (2016). MUJIBUR RAHMAN (1920-1975 M) DAN TERBENTUKNYA NEGARA BANGLADESH (Skripsi). http://repository.radenfatah.ac.id/632/
Situasi Politik di Bangladesh Tidak Menentu _ DUNIA_ Informasi terkini dari berbagai penjuru dunia _ DW _ 12. (n.d.).
Sudirman. (2012). Dinamika politik lokal dalam social capital (modal sosial). Academica, 4(1), 741–840. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2267
Wicaksono, H. (2018). Strategi Bangladesh dalam Mengurangi Bantuan Luar Negeri. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 7(2), 139–148.
Oleh Nada Riviani Maulidia, Mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Komentar
Posting Komentar