India merupakan negara demokratis yang mana juga pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Meskipun demikian, visualisasi India terhadap perempuan masih saja sama. Perempuan di India masih dianggap sebagai kelompok yang sangat lemah dan terpinggirkan. Dengan demikian, perempuan dikatakan sebagai sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi keluarganya. Anggapan-anggapan tersebut tentu saja sangat tidak sesuai dengan hak perempuan yang ada. Hal tersebut berlaku pula dengan partisipasi perempuan di bidang politik, yang mana perempuan yang berpastisipasi di dalam parlemen masih sangat rendah. Oleh karena itu, demokrasi di India dengan sangat terlihat menyatakan bahwa posisi perempuan itu lebih lemah dan rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itulah kita bisa melihat bahwa kondisi dan hak perempuan sangat tidak diwakilkan dalam aspek apapun di bidang politik. Pada tahun 2020, India memperbaharui strategi politiknya dengan memperbanyak jumlah partisipasi perempuan dalam perpolitikan di India. Hal tersebut dilakukan karena India memiliki visi dan misi untuk menjadi negara maju yang memiliki jangkauan pengetahuan yang luas dan juga ekonomis. Jika membahas terkait dengan kesetaraan gender, India memiliki permasalahan terkait hal ini yang cukup kompleks. Hal-hal terkait dengan kesetaraan gender adalah hal yang cukup penting dan membutuhkan waktu lama dalam proses perubahan nya di India. Namun, sampai saat ini masih banyak kasus-kasus kesetaraan gender di India yang terus terjadi. Bukan sesuatu yang mudah untuk merubah sistem yang sejak lama sudah dilakukan. Dalam dinamika perpolitikan di India perempuan harus berusaha berkali-kali lipat agar dapat bersaing dengan laki-laki dalam parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa para perempuan tidak punya kesempatan besar dalam bidang legislatif. Minim nya partipasi perempuan dalam dinamika perpolitikan di India ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya sejarah ideologis yang sejak dulu memang perempuan di India dianggap lebih rendah daripada laki-laki kedudukannya (Soedarwo et al., 2020). Hal ini membuat kita tidak heran karena adanya isu kesetaraan gender ini tidak hanya sekali dua kali saja menarik perhatian masyarakat secara global. Dalam berbagai isu kesetaraan gender yang terjadi di India menyatakan bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk bekerja pada pekerjaan domestik saja karena akses perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga pendidikan sangat terbatas. Sedangkan, pada sistem demokrasi kesetaraan gender merupakan syarat utama suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Yang mana, dalam hal tersebut perempuan tidak hanya sebatas memenuhi hak pilih nya namun juga sebagai pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Seharusnya, setiap perempuan di India memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan tidak ada lagi yang namanya deskriminasi terhadap gender (Permataningtyas, 2021).
Berbagai isu kesetaraan gender yang melanda India membuat seorang tokoh besar, yakni Mahatma Gandhi terdorong untuk dapat mengurangi atau bahkan harus merubah sistem tersebut. Dorongan yang kuat ini didasarkan pada kondisi realitas di India itu sendiri yang pada masa itu perempuan dianggap kedudukannya lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Stigma tersebut ditambah lagi dengan adanya kepercayaan oleh masyarakat hindu yang menganggap bahwa seorang perempuan tidak akan bisa masuk surga jika tidak ada laki-laki. Hal inilah yang membuat hak-hak perempuan di India dianggap sangat tertindas pada masa itu. Dengan demikian, Gandhi mempelopori berbagai gerakan yang mengangkat peran perempuan di India. Salah satu gerakan yang sangat populer adalah satyagraha yang mana hal ini menjadi faktor penting mengenai keterlibatan perempuan di India dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi saat itu. Tentu saja gerakan ini adalah gerakan tanpa kekerasan yang dilakukan karena terdapat perempuan yang dapat mengimplementasikan nya dengan kasih dan cinta. Hal tersebut terjadi karena Gandhi mengatakan bahwa jika suatu perubahan dilandaskan dengan atau atas dasar kasih dan cinta, maka hal tersebut akan bersifat permanen dan tak lekang oleh waktu. Lalu, muncullah gerakan ahimsa yang mana gerakan ini diibaratkan sebagai gerakan anti kekerasan. Secara politik, gerakan yang dipelopori oleh Gandhi ini dapat dikatakan sebagai perubahan dalam partisipasi politik perempuan di India. Perubahan-perubahan inilah yang membuat adanya peningkatan dalam persentase partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan di India. Yang mana, awalnya perempuan di India sama sekali tidak diperbolehkan untuk terjun secara langsung dalam dunia politik dengan adanya gerakan sosial yang di pelopori oleh Gandhi ini maka setidaknya ada sedikit perubahan terkait partisipasi politik perempuan yang ada di India (Salim, 2018).
Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa peran demokrasi di India terhadap perempuan hanyalah sebagai sebuah nama karena pada penerapannya kesetaraan gender yang menjadi salah satu syarat utama sebuah demokrasi seperti ditiadakan oleh pemerintahan India. Perempuan yang seharusnya dapat bekerja secara luas dalam berbagai bidang justru dibatasi. Bahkan, perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki partisipasi politik nya. Padahal, seperti yang kita ketahui dalam sistem demokrasi partisipasi politik tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak pilih, namun juga melalui gerakan sosial lainnya. Isu kesetaraan gender inilah yang menjadi permasalahan berkepanjangan yang harus diatasi oleh India karena sampai saat ini pun kedudukan perempuan di India masih saja dipandang lebih rendah dan lebih lemah daripada posisi laki-laki. Meskipun isu kesetaraan gender tidak dapat dilepaskan dari persoalan India ini, namun dengan adanya gerakan sosial yang dipimpin oleh Gandhi ini sudah memberikan sedikit perubahan terkait dengan peningkatan partisipasi politik perempuan di India. Dengan adanya gerakan sosial anti kekerasan yang dipelopori oleh Gandhi ini, perempuan menjadi berani untuk menyampaikan penolakan nya terhadap deskriminasi gender yang mereka rasakan di India. Gandhi menggaris bawahi bahwa dengan adanya pemisahan kelas dan status sosial di India justru hanya menambah permasalahan baru dalam kemasyarakatan. Pada dasarnya, dalam dunia perpolitikan kedudukan perempuan maupun laki-laki semuanya adalah setara atau sama saja. Gerakan anti kekerasan yang dianjurkan oleh Gandhi ini berhasil meningkatkan semangat para perempuan di India untuk mendapatkan hak dan juga kehormatan nya dengan jalan dan cara-cara yang damai.
Daftar Pustaka
Permataningtyas, W. (2021). KORUPSI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER SEBAGAI TANTANGAN UTAMA GOOD GOVERNANCE DI INDIA. Jurnal Academia Praja, 4(1), 134–153.
Salim, K. (2018). MAHATMA GANDHI DAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDIA. Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(2), 809–822.
Soedarwo, V. S. D., Zuriah, N., Yumitro, G., & Jha, G. K. (2020). PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS SENSITIVITAS GENDER DALAM PARTAI POLITIK DI INDONESIA DAN INDIA. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 5(1).
Oleh Ajeng Duana Setya Putri, Mahasiswi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Komentar
Posting Komentar